Info81
Jakarta, 6 Maret 2026 — Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang reformasi sistem pemilu yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi di Indonesia.
Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa pembahasan RUU tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Salah satu poin utama yang dibahas adalah peningkatan pengawasan terhadap pendanaan kampanye serta penggunaan teknologi digital dalam proses penghitungan suara.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan secara terbuka, adil, dan dapat diawasi oleh masyarakat,” ujar Mendagri dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Jakarta.
Sementara itu, sejumlah anggota DPR menilai bahwa reformasi pemilu perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat. Beberapa fraksi juga mengusulkan agar pemerintah melibatkan lebih banyak organisasi masyarakat sipil dan akademisi dalam proses penyusunan aturan tersebut.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa reformasi sistem pemilu memang diperlukan, terutama untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tantangan politik modern.
Pembahasan RUU ini dijadwalkan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan sebelum nantinya diputuskan dalam sidang paripurna DPR.